DIVISI PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT: Peninjauan Lahan Lapas di Lombok Barat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Jumat, 16 September 2011

Peninjauan Lahan Lapas di Lombok Barat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Juma`t 16 September 2011

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Indro Purwoko , didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kabag PPL, Kabid Keamanan, Humas , dan 2(dua) orang petugas dari Kementerian Hukum dan HAM Pusat, melakukan peninjauan ke lahan yang rencananya akan dibangun Lembaga Pemasyarakatan Mataram di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PEJABAT DAN STAFF PADA DIVISI PAS NTB

Kepala Divisi Pemasyarakatan :

Dwinastiti H, Bc.,IP, S.Sos.,MM
Kabid Keamanan,Kesehatan Perawatan dan Pengelolaan Basan Baran:

Amam Saifulhaq, Bc.,IP, SH.
Kabid Pembinaan,Bimbingan Pemasyarakatan,Pengentasan Anak,Informasi dan Komunikasi :

Drs. Gunawan Gathot Priyadi
Kasub Bid Keamanan:

Sofan Hadi, S.Ip.
Kasub Bid Pembinaan,Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak :

Didi Rasidi. SE
Kasub Bid Registrasi,Informasi dan Komunikasi : Antonius Bambang Yuniarto, Bc.,IP
Kasub Bid Perawatan dan Pengelolaan Basan Baran : Bambang Mustiko, SH..
STAFF :
1. Erni Wati, SH
2. Heriyani, SH
3. I Nyoman Ariyana Sukmawan
4. Heni Sulastri, SH.
5. Jerry Agus Pratama,SH
6. Heni Sulastri, SH.
7. Gede Oka Wiryawan

11. Windia ismayanti

12. Dewa Kadek Widya Yuliantara

13. Dewa Kayan Sujana

14. Erwin Sumala

15. La Ode Said Amun, Amd.P

16. Farida S.

10 Prinsip Pemasyarakatan

Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

DIVISI PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT

Jumat, 16 September 2011

Peninjauan Lahan Lapas di Lombok Barat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Link

Pembinaan Ketrampilan dan Kegiatan Produktif di Lapas / Rutan