DIVISI PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT: Juni 2013

Minggu, 23 Juni 2013

RAKOR DILKUMJAKPOL WILAYAH HUKUM KABUPATEN DAN KOTA BIMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, telah mengadakan Rakor DILKUMJAKPOL Wilayah Hukum Kabupaten/Kota Bima Tahun 2013, pada tanggal 20 Juni 2013 di Hotel Lam'bitu Bima untuk mengantisipasi berlakunya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP 99 Tahun 2012.

KAKANWIL KEMENKUMHAM NTB MENGUNJUNGI UPT YANG BERADA DI PULAU SUMBAWA

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan berkunjung ke UPT yang berada di pulau Sumbawa, Kakanwil berkunjung dari UPT yang paling Timur yaitu Rutan Bima terus menuju ke Barat yaitu Lapas Dompu terus ke Sumbawa dan memberikan pengarahan di Kantor Imigrasi kepada seluruh pegawai yang berada di Kota Sumbawa, pada malam harinya Kepala Kantor Wilayah ber tatap muka dengan unsur-unsur Instansi terkait, seperti Wakil Bupati Sumbawa, Ketua PN. Sumbawa, Kepala Kajari Sumbawa, Dandim Sumbawa dan Dinas Terkait lainnya.

PEJABAT DAN STAFF PADA DIVISI PAS NTB

Kepala Divisi Pemasyarakatan :

Dwinastiti H, Bc.,IP, S.Sos.,MM
Kabid Keamanan,Kesehatan Perawatan dan Pengelolaan Basan Baran:

Amam Saifulhaq, Bc.,IP, SH.
Kabid Pembinaan,Bimbingan Pemasyarakatan,Pengentasan Anak,Informasi dan Komunikasi :

Drs. Gunawan Gathot Priyadi
Kasub Bid Keamanan:

Sofan Hadi, S.Ip.
Kasub Bid Pembinaan,Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak :

Didi Rasidi. SE
Kasub Bid Registrasi,Informasi dan Komunikasi : Antonius Bambang Yuniarto, Bc.,IP
Kasub Bid Perawatan dan Pengelolaan Basan Baran : Bambang Mustiko, SH..
STAFF :
1. Erni Wati, SH
2. Heriyani, SH
3. I Nyoman Ariyana Sukmawan
4. Heni Sulastri, SH.
5. Jerry Agus Pratama,SH
6. Heni Sulastri, SH.
7. Gede Oka Wiryawan

11. Windia ismayanti

12. Dewa Kadek Widya Yuliantara

13. Dewa Kayan Sujana

14. Erwin Sumala

15. La Ode Said Amun, Amd.P

16. Farida S.

10 Prinsip Pemasyarakatan

Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

DIVISI PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT

Minggu, 23 Juni 2013

RAKOR DILKUMJAKPOL WILAYAH HUKUM KABUPATEN DAN KOTA BIMA

KAKANWIL KEMENKUMHAM NTB MENGUNJUNGI UPT YANG BERADA DI PULAU SUMBAWA

Link

Pembinaan Ketrampilan dan Kegiatan Produktif di Lapas / Rutan